Karmel
SUMUT-Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tumiur Gultom menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan RI Zulkifli Hasan,
Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Ketahanan Pangan tersubut juga Wamen Kabinet Merah Putih dan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, Pimpinan Lembaga dan Bupati/Walikota se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (21/1/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program swasembada pangan nasional. Rakor ini juga membahas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumut dalam rangka mempersiapkan target swasembada pangan.
Dalam rapat tersebut yang dibahas diantaranya, peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul (peternakan dan pertanian), ketersediaan dan harga pangan, food estate dan pusat riset genomik pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah dan makan bergizi gratis.
Dalam arahannya, Menko Pangan mengingatkan Kepala Daerah se-Sumut untuk mendukung swasembada pangan, sebagaimana konsentrasi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan swasembada pangan ditekankan Menko menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan petani dan sebagai modal Indonesia untuk jadi bangsa yang maju. “Semua pihak harus bekerja keras untuk menyukseskan swasembada pangan ini, ” tegas Menko.
Sementara itu, untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2025 secara nasional, telah ditetapkan sebanyak Rp144, 6 triliun dengan rincian anggaran melalui kementerian dan lembaga Rp 59, 42 triliun.
Oleh karena itu, Menko mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, karena dengan kolaborasi akan mempermudah untuk mewujudkan program tersebut. "Kita satu tim yang harus memiliki visi dan misi yang sama agar bisa sukses, makanya kami mengadakan rakor ini, " ungkapnya.
Dalam hal ini, Menko juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah resmi menaikkan harga gabah dan jagung untuk kesejahteraan masyarakat petani, dimana harga gabah naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 sedangkan jagung Rp5.000 menjadi Rp5.500.
Disampaikan bahwa kenaikan produksi pangan di Februari naik 60 persen, bulan Maret naik 50 persen, April meningkat 50 persen, ini kabar gembira tentunya dua kali lipat dari tahun lalu. Jadi perlu kerjasama, supaya harga gabah tidak turun agar tidak merugikan petani dan untuk meningkatkan ketahan pangan di Indonesia, ” ujar Menko.
Diakui Menko bahwa, perikanan dan pertanian serta perkebunan Provinsi Sumut memiliki potensi yang luar biasa. Sekarang hasil perkebunan harganya bagus dipasaran seperti cokelat, cengkeh, kelapa dan kopi. Zulhas mengatakan semua itu tidak terlepas untuk mendorong dan mensukseskan program Ketahanan Pangan Nasional dan Makan Bergizi gratis yang merupakan nawacita Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kemarin kita sama-sama membantu pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Tahun ini memang baru 15 jutaan yang dapat menerima manfaat. Mudah-mudahan kalau Presiden bersedia beri anggaran 140 T di bulan Agustus, maka penerima akan mencapai 82 juta lebih untuk mencapai cita-cita Indonesia maju 10 tahun mendatang, " pungkasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni optimis pertanian Sumut bisa maksimal bila kendala yang ada saat ini teratasi. Kendala-kendala tersebut menurutnya bisa teratasi lewat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Ada beberapa kendala yang dihadapi Sumut saat ini untuk memaksimalkan pertanian antara lain distribusi pupuk, kurangnya jumlah penyuluh pertanian dan yang cukup penting yaitu irigasi. Saat ini, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) masih perlu perbaikan signifikan.
Terkait distribusi pupuk, beberapa kendala yang dihadapi petani menurut Pj Gubsu yaitu masalah keuangan petani, waktu sampainya ke petani tidak tepat, petani kesulitan saat menggunakan sistem digital dan administrasi. Terkait penyuluh, saat ini menurut Fatoni Sumut masih kekurangan penyuluh sebanyak 3.142 orang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Penyelesaian kendala-kendala ini perlu kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk, " kata Pj Gubsu.
Target tanam padi Sumut tahun 2025 seluas 1.465.944 Ha, tanaman reguler seluas 814.638 Ha dan lahan kering juga kegiatan oplah 651.306 Ha. Sumut saat ini, menurut Pj Gubsu, membutuhkan benih unggul bersertifikat dan penguatan Kelembagaan penangkar dan lantai jemur. Kebutuhan benih sebanyak 20.365, 9 ton untuk tanam reguler dan 16.282, 6 ton tanam lahan kering dan oplah.
"Kita cukup bersyukur karena hasil pertanian kita untuk bahan pangan baik, padi, jagung, bawang merah, cabai merah, cabai rawit sering surplus, dan saat surplus yang kita butuhkan hasil tani tersebut masih bisa terserap sehingga tidak merugikan petani", pungkasnya.
azhar harahap 
Edward Banjarnahor 
